Business
Aset Ratusan Miliar Disita Berdasarkan Putusan Fiktif, Pemilik Bank Centris Mengadu ke Komisi III DPR RI
Jakarta, INFOMONETER.CO – Pemilik Bank Centris Internasional, Andri Tedjadharma, mengadu ke Komisi III DPR RI untuk meminta keadilan atas penyitaan harta pribadinya oleh negara yang diduga berdasarkan salinan putusan kasasi palsu.
Kuasa hukum Andri Tedjadharma, Japaris Sihombing, S.H., menyampaikan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan RI telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.
Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 1688 K/Pdt/2003, yang digunakan sebagai dasar penyitaan, dinyatakan tidak pernah ada dalam sistem resmi MA.
Atas dasar salinan tersebut, PUPN dan KPKNL menyatakan Andri sebagai penanggung utang negara. Akibatnya, aset pribadi seperti lahan di Bali dan Bandung, villa di Bogor, kantor dan rumah di Jakarta disita. Bahkan istri dan anak Andri turut terancam pencekalan dan penyitaan aset pribadi.
“Kami menerima tiga surat resmi dari Mahkamah Agung. Isinya tegas: tidak pernah terima permohonan kasasi BPPN melawan Bank Centris. Maka, dari mana datangnya putusan ini? Lebih parah, salinan inilah yang dipakai menyita aset pribadi klien kami,” ungkap Japaris, S.H kepada awak media di kompleks DPR RI, Senin (14/4/25).
Akibat putusan tersebut, ungkap Japaris, aset pribadi Andri seperti lahan di Bali dan Bandung, villa di Bogor, serta rumah dan kantor di Jakarta telah disita. Bahkan istri dan anaknya terancam pencekalan dan penyitaan harta pribadi.
Sejauh ini, kata Japari, kliennya telah menempuh berbagai upaya hukum antara lain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun ditolak karena dianggap bukan kewenangan lembaga tersebut.
Selanjutnya, pihaknya juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan nomor perkara No. 171. Namun lagi-lagi ditolak tanpa mempertimbangkan fakta bahwa putusan kasasi tersebut tidak sah. Padahal dalam persidangan, bukti dan saksi ahli menyatakan jelas bahwa dasar hukum penyitaan tersebut cacat formil.
Tidak sampai di situ, Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) juga ikut melaporkan tiga hakim dalam kasus ini ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Mereka menilai hakim-hakim yang menolak gugatan hukum yang diajukan Andri ikut terlibat karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada.
Bukti Pemalsuan Dokumen: Kejanggalan dalam Salinan Kasasi
Tim kuasa hukum Andri menemukan lebih dari 20 kejanggalan fatal, di antaranya nomor relaas tidak masuk akal: diklaim tahun 2003, tapi relaasnya tahun 2022; Kesalahan fatal dalam isi: tanggal tak konsisten, kutipan UU tidak relevan, nama pihak keliru.
Konfirmasi palsu: Nama Prof. Bagir Manan tercantum sebagai Ketua Majelis, padahal beliau membantah pernah mengadili perkara tersebut; Terdapat kesalahan tanggal, referensi UU tidak relevan, dan nama pihak yang keliru. Lalu amar putusan kontradiktif. Poin amar menyatakan akta sah dan berharga, namun menyebut Bank Centris berutang dalam jumlah besar, tanpa dasar jelas.
“Bertentangan dengan Pernyataan Menteri Keuangan: Sri Mulyani pada 2008 di Gedung DPR menyatakan kasus Bank Centris masih menunggu kasasi. Selain itu, kontradiksi dengan Audit BPK: Laporan 2006 menyebut perkara Bank Centris belum inkrah, artinya tidak mungkin sudah ada putusan tahun 2006,” ” kata Japaris Sihombing.
Bukan Sekadar Kasus Pribadi
Sementara itu, Pemilik Bank Centris Internasional, Andri Tedjadharma menyampaikan negara telah sungguh zolim kepada diri dan keluarganya dengan menyita aset pribadinya dengan dasar dokumen palsu.
“Yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap saya dan keluarga sungguh zalim. Menyita hak pribadi warga negara dengan dasar dokumen palsu, itu pelanggaran hukum dan HAM. Kalau ini dibiarkan, siapa pun bisa jadi korban,” ujar Andri.
Andri menilai tindakan tersebut melanggar UUD 1945, UU Perseroan Terbatas, dan UU Waris. Dalam waktu dekat, ia juga akan melapor ke Komnas HAM untuk meminta perlindungan atas hak konstitusionalnya yang dilanggar.
“Hakim telah mengabaikan dalil kebenaran dan bukti otentik yang kami ajukan. Ini bukan lagi soal saya pribadi. Ini soal keadilan, tentang apakah negara benar-benar mampu dan punya niat melindungi warganya dari kejahatan sistemik atau tidak,” tegas Andri.
Kronologi Perjalanan Singkat Kasus:
- 2003: Kasasi fiktif bernomor 1688 K/Pdt/2003 disebut diajukan BPPN atas perkara Bank Centris. MA menyatakan permohonan ini tidak pernah diterima.
- 2006-2008: Audit BPK dan pernyataan Menteri Keuangan menyatakan perkara masih dalam proses hukum, belum inkrah.
- 2023: Andri melaporkan dugaan pemalsuan putusan ke Bareskrim Polri (STTL/374/IX/2023), namun penyelidikan mandek.
- 2024-2025: Gugatan hukum ditolak di PTUN dan PN Jakarta Pusat, meski bukti menunjukkan putusan yang digunakan tidak sah.
- 14 April 2025: Andri membawa kasus ini ke Komisi III DPR RI untuk meminta keadilan dan perlindungan hukum.